Lewati ke konten
AhmadWeb
UMUM

Cara Menghitung Pesangon PHK: Rumus, Tabel & Contoh

Ahmad SaripudinDiperbarui 33 menit baca
Kardus arsip kantor biru berisi map, uang rupiah Rp100.000, dan kalkulator, ilustrasi cara menghitung pesangon PHK
Daftar Isi

Cara menghitung pesangon adalah menjumlahkan tiga komponen: uang pesangon (UP) dari tabel masa kerja yang dikalikan pengali sesuai alasan PHK, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH). Dasar hitungnya upah pokok ditambah tunjangan tetap, bukan take home pay.

Contohnya, seorang karyawan tetap bergaji Rp7.000.000 dengan masa kerja 6 tahun 4 bulan di-PHK karena perusahaan tutup setelah rugi dua tahun berturut-turut. Ia berhak atas 7 bulan upah pesangon dan 3 bulan upah UPMK. Jumlahnya Rp70.000.000, belum termasuk sisa cuti yang belum diambil.

Sejak 28 Oktober 2026, perhitungan pesangon mengikuti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang mencabut UU Ketenagakerjaan 13/2003. Tabel masa kerjanya sama dengan aturan UU Cipta Kerja, tetapi pengalinya berubah. Untuk PHK yang berlaku sebelum tanggal itu, hitungan masih memakai PP Nomor 35 Tahun 2021; perbandingan keduanya ada di bagian aturan lama.

Poin Penting

  • Rumus: (pengali UP × bulan UP + pengali UPMK × bulan UPMK) × upah + UPH.
  • Tabel UP: 1 bulan upah untuk masa kerja di bawah 1 tahun, naik 1 bulan tiap tahun, mentok di 9 bulan untuk masa kerja 8 tahun ke atas.
  • Tabel UPMK: mulai 2 bulan upah pada masa kerja 3 tahun, naik tiap 3 tahun, maksimal 10 bulan upah untuk 24 tahun ke atas.
  • Pengali UU 27/2026: uang pesangon 1 kali atau 2 kali. Pengali 0,5 dan 1,75 dari PP 35/2021 sudah tidak ada. Pensiun, meninggal, sakit berkepanjangan, dan pekerja yang mengajukan PHK mendapat 2 kali.
  • Resign tidak mendapat pesangon. Haknya UPH dan uang pisah, paling sedikit 1 bulan upah bila perusahaan tidak mengaturnya. Karyawan kontrak mendapat uang kompensasi PKWT.

Pesangon Adalah Apa? Pengertian dan Komponennya

Pesangon adalah uang yang wajib dibayar perusahaan kepada pekerja ketika hubungan kerjanya diputus. Dalam bahasa sehari-hari, arti pesangon lebih luas: uang pesangon adalah seluruh uang yang diterima saat PHK, sering juga disebut uang PHK atau kompensasi PHK. Dalam bahasa aturan, artinya lebih sempit: uang pesangon hanya satu dari tiga komponen hak akibat PHK.

Pasal 232 ayat (1) UU 27/2026 menyebut ketiganya:

KomponenSingkatanDitentukan olehSiapa yang mendapat
Uang pesangonUPMasa kerja × pengali alasan PHKPekerja yang di-PHK karena alasan tertentu
Uang penghargaan masa kerjaUPMKMasa kerja mulai 3 tahun × pengaliPekerja dengan masa kerja ≥ 3 tahun pada alasan tertentu
Uang penggantian hakUPHSisa cuti, ongkos pulang, isi perjanjian kerjaSemua pekerja yang hubungan kerjanya berakhir

Jadi apa itu pesangon, atau tepatnya apa itu uang pesangon dalam hitungan? Saat orang bertanya "pesangon saya berapa", yang dimaksud hampir selalu jumlah ketiga komponen di atas. Artikel ini memakai istilah uang pesangon atau UP untuk komponen pertama dan pesangon untuk totalnya.

Apa itu pesangon: pesangon adalah gabungan tiga hak saat PHK. Uang pesangon adalah 1–9 bulan upah dari tabel masa kerja dikali pengali alasan PHK, UPMK adalah uang penghargaan masa kerja 2–10 bulan upah mulai masa kerja 3 tahun, ditambah uang penggantian hak

UPMK Adalah Apa, dan Apa Bedanya dengan Uang Pesangon?

Apa itu UPMK? UPMK adalah uang penghargaan masa kerja, yaitu tambahan bagi pekerja yang sudah bekerja minimal 3 tahun. Uang pesangon diberikan sejak tahun pertama, sedangkan UPMK baru muncul di tahun ketiga.

Di PP 35/2021, UPMK selalu 1 kali. UU 27/2026 mengubahnya untuk dua alasan: perusahaan tutup permanen atas keputusan pemilik mendapat 1,5 kali UPMK, dan pekerja yang sakit berkepanjangan atau disabilitas akibat kecelakaan kerja mendapat 2 kali UPMK. Untuk alasan lain, UPMK tetap 1 kali.

Ada juga alasan PHK yang memberi UPMK tanpa uang pesangon, yaitu pekerja yang ditahan pihak berwajib selama 6 bulan atas dugaan tindak pidana yang tidak merugikan perusahaan (Pasal 245 ayat 4).

Uang Pisah dan Uang Kompensasi Bukan Pesangon

Dua istilah ini sering tertukar dengan pesangon:

  • Uang pisah diberikan kepada pekerja yang mengundurkan diri, mangkir 5 hari berturut-turut, atau ditahan atas dugaan pidana yang merugikan perusahaan. Besarnya diatur perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hal baru di UU 27/2026: bila perusahaan tidak mengaturnya, uang pisah dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah (Pasal 233 ayat 2).
  • Uang kompensasi adalah hak karyawan kontrak (PKWT) ketika kontraknya selesai. Rumusnya berbeda dan dibahas di bagian karyawan kontrak.

Rumus Pesangon PHK yang Berlaku Sekarang

Aturan pesangon kini ada di Pasal 232–234 UU 27/2026. Dari ketiga pasal itu, cara menghitung uang pesangon beserta komponen lainnya dapat ditulis dalam satu baris:

Pesangon = (kUP × bulan UP + kUPMK × bulan UPMK) × upah + UPH

Keterangan:

  • Bulan UP dibaca dari tabel masa kerja (1–9 bulan).
  • Bulan UPMK dibaca dari tabel masa kerja (0–10 bulan).
  • kUP adalah pengali uang pesangon menurut alasan PHK: 1 atau 2.
  • kUPMK adalah pengali UPMK: 1 untuk hampir semua alasan, 1,5 untuk tutup permanen, 2 untuk sakit berkepanjangan.
  • Upah adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap dalam sebulan.
  • UPH dihitung terpisah dalam rupiah.

Untuk PHK dengan kedua pengali 1, jumlah bulannya tinggal dijumlahkan, misalnya 7 + 3 = 10 bulan upah. Untuk pensiun (kUP 2, kUPMK 1), masa kerja yang sama menjadi 2 × 7 + 3 = 17 bulan upah.

Pasal 232 ayat (2) menulis tabel uang pesangon sebagai ketentuan paling sedikit, sejalan dengan Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023. Perusahaan boleh memberi lebih, misalnya lewat paket PHK sukarela, tetapi tidak boleh di bawah angka tabel.

Rumus perhitungan pesangon PHK dan cara hitung pesangon PHK: pengali × bulan uang pesangon × upah, ditambah bulan UPMK × upah dan UPH; soal pesangon berapa kali gaji, PMTK adalah 1 kali tabel uang pesangon, sehingga 2 PMTK berapa kali gaji dibaca 2 kali tabel

Arti 1 PMTK dan 2 PMTK

Apa itu PMTK? Istilah PMTK masih sering muncul di perjanjian bersama dan obrolan HRD, misalnya "pesangon 2 PMTK". PMTK artinya Peraturan Menteri Tenaga Kerja, aturan pesangon zaman sebelum UU Ketenagakerjaan 2003.

Satu PMTK berarti 1 kali ketentuan tabel uang pesangon, sehingga jawaban 1 PMTK berapa kali gaji bergantung pada masa kerja. Untuk masa kerja 5 tahun, 1 PMTK adalah 6 bulan upah atau 6 kali gaji bulanan.

Lalu 2 PMTK berapa kali gaji? 2 PMTK adalah dua kali lipatnya, yaitu 12 kali gaji. Istilah ini tidak dipakai di peraturan, tetapi artinya sama dengan "pengali" di artikel ini. Kebetulan, angka 2 kali kini menjadi pengali resmi untuk empat alasan PHK.

Karena itu pertanyaan "pesangon berapa kali gaji" selalu membutuhkan dua angka: jumlah bulan dari tabel masa kerja dan pengali dari alasan PHK.

1. Pastikan Alasan PHK dan Pengalinya

Untuk menjawab berapa pesangon PHK yang Anda terima, langkah pertama perhitungan pesangon karyawan bukan membuka tabel masa kerja, melainkan memastikan alasan PHK yang tertulis di surat pemberitahuan. Alasan inilah yang menentukan apakah Anda berhak uang pesangon, berapa pengalinya, dan apakah UPMK diberikan.

Pasal 231 UU 27/2026 memuat daftar alasan PHK, dan Pasal 236–249 menetapkan hak untuk setiap alasan. UPH diberikan untuk semua alasan, jadi tidak dicantumkan sebagai kolom.

Alasan PHKPasalUang pesangonUPMK
Merger, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan; pekerja tidak bersedia melanjutkan236 (1)1×1×
Merger dan sejenisnya; pengusaha tidak bersedia menerima pekerja236 (2)2×1×
Perusahaan tutup karena rugi terus-menerus 2 tahun2371×1×
Perusahaan tutup permanen atas keputusan pemilik2381×1,5×
Keadaan memaksa (kahar)2391×1×
PKPU atau pailit2401×1×
Pekerja mengajukan PHK (dianiaya, upah telat 3 bulan, dll.)241 (1)2×1×
Pelanggaran setelah SP1, SP2, dan SP32441×1×
Ditahan 6 bulan, tidak merugikan perusahaan245 (4)–1×
Sakit berkepanjangan atau disabilitas akibat kecelakaan kerja > 12 bulan2462×2×
Memasuki usia pensiun2472×1×
Meninggal dunia (dibayar ke ahli waris)2492×1×
Mengundurkan diri, mangkir 5 hari, ditahan dan merugikan perusahaan, permohonan PHK pekerja ditolak PHI242, 243, 245 (3), 241 (2)– (UPH + uang pisah)–

Tabel ini sekaligus menentukan besaran pesangon PHK karyawan tetap, sehingga pertanyaan berapa pesangon karyawan tetap selalu dimulai dari baris yang sesuai di sini. Selama ada uang pesangonnya, pengali terendah sekarang adalah 1 dan yang tertinggi 2.

Jadi apakah PHK dapat pesangon? Hampir selalu ya.

PHK yang tidak dapat pesangon hanya PHK yang berasal dari pekerja sendiri atau kesalahannya: resign, mangkir 5 hari, ditahan atas tindak pidana yang merugikan perusahaan, atau permohonan PHK yang dinyatakan tidak terbukti oleh lembaga penyelesaian perselisihan. Di luar itu, hak pesangon karyawan PHK tetap melekat walau besarnya berbeda.

Aturan pesangon PHK dan besaran pesangon PHK per alasan dalam perhitungan PHK karyawan menurut UU 27/2026: 2 kali untuk pensiun, meninggal, sakit berkepanjangan, dan pekerja yang mengajukan PHK, 1 kali untuk tutup karena rugi, kahar, dan pailit, sedangkan resign dan mangkir termasuk PHK yang tidak dapat pesangon

Surat PHK Bertuliskan "Efisiensi"

PP 35/2021 mengenal PHK karena efisiensi (0,5 kali bila rugi, 1 kali untuk mencegah rugi). Daftar Pasal 231 UU 27/2026 tidak lagi memuat alasan itu. Pasal 228 kini mewajibkan perusahaan menempuh upaya pencegahan lebih dulu, misalnya mengurangi lembur, mengurangi sif, atau menawarkan pensiun dini sukarela, lalu berunding bipartit. PHK tanpa kesepakatan atau putusan pengadilan hubungan industrial batal demi hukum (Pasal 228 ayat 7). Kalau surat Anda hanya menulis "efisiensi", minta secara tertulis pasal dan pengali yang dipakai, dan jangan terima hitungan di bawah 1 kali tabel.

2. Hitung Masa Kerja dengan Benar

Masa kerja dihitung dari tanggal pertama Anda bekerja sampai tanggal PHK berlaku, bukan sampai tanggal surat pemberitahuan diterima. Ambil tanggal mulai dari perjanjian kerja atau surat pengangkatan, lalu hitung tahun dan bulan penuhnya.

Kata kuncinya ada pada frasa "atau lebih, tetapi kurang dari" di tabel Pasal 232. Masa kerja 5 tahun 11 bulan tetap masuk kelompok 5 tahun, sehingga uang pesangonnya 6 bulan upah. Tidak ada pembulatan ke atas.

Ambang Tahun Ketiga yang Sering Terlewat

Selisih beberapa hari bisa mengubah hak cukup besar, terutama di sekitar ulang tahun kerja ketiga:

  • Masa kerja 2 tahun 11 bulan: UP 3 bulan, UPMK 0. Total 3 bulan upah.
  • Masa kerja 3 tahun tepat: UP 4 bulan, UPMK 2 bulan. Total 6 bulan upah.

Satu hari melewati ulang tahun kerja ketiga menggandakan jumlah bulan upah. Lompatan serupa, tetapi lebih kecil, terjadi setiap kali UPMK naik: di tahun ke-6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. Karena itu cocokkan tanggal PHK di surat dengan tanggal masuk Anda, terutama bila PHK dijadwalkan hanya beberapa hari sebelum ulang tahun kerja.

Tabel pesangon UU Cipta Kerja dan uang penghargaan masa kerja untuk menjawab berapa pesangon PHK dengan pengali 1: total bulan upah naik dari 3 pada masa kerja 2 tahun menjadi 6 pada 3 tahun, lalu melonjak tiap 3 tahun hingga 19 bulan upah

3. Tetapkan Upah Dasar Pesangon

Pasal 234 ayat (1) UU 27/2026 menetapkan komponen upah yang menjadi dasar perhitungan uang pesangon dan UPMK:

  1. Upah pokok, dan
  2. Tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya, misalnya tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, atau tunjangan masa kerja yang dibayar tetap setiap bulan.

Yang tidak ikut dihitung adalah komponen yang bergantung pada kehadiran atau hasil kerja: uang makan per hari masuk, uang transport per kehadiran, upah lembur, insentif target, dan bonus. Kesalahan paling umum adalah memakai take home pay bulan terakhir, yang hasilnya bisa jauh lebih besar dari hak yang sebenarnya.

Cara hitung pesangon dimulai dari upah dasar: gaji pokok Rp6.000.000 ditambah tunjangan jabatan Rp1.000.000 menjadi Rp7.000.000, sedangkan uang makan harian dan upah lembur tidak dihitung sehingga take home pay bukan dasar perhitungan pesangon

Upah Harian, Borongan, dan di Bawah UMK

Pasal 234 juga mengatur keadaan khusus:

Sistem pembayaranUpah sebulan untuk hitungan pesangonDasar
Harian30 × upah sehariPasal 234 ayat (2)
Satuan hasil atau boronganRata-rata penghasilan 12 bulan terakhirPasal 234 ayat (3)
Satuan hasil, rata-ratanya di bawah upah minimumUpah minimum di wilayah domisili perusahaanPasal 234 ayat (4)

Pengali 30 untuk pekerja harian berbeda dengan pengali 25 atau 21 yang dipakai untuk hitungan upah lembur. Untuk pesangon, aturannya tegas menyebut 30.

4. Cocokkan dengan Tabel Pesangon UU Cipta Kerja

Setelah masa kerja diketahui, baca dua tabel di Pasal 232 ayat (2) dan (3) UU 27/2026. Angkanya sama persis dengan tabel pesangon UU Cipta Kerja di PP 35/2021, jadi tabel lama yang Anda simpan masih bisa dipakai; yang berubah hanya pengalinya. Supaya tidak bolak-balik, tabel berikut menggabungkan keduanya dan menambahkan total bulan upah untuk dua pengali uang pesangon.

Masa kerjaUP (bulan)UPMK (bulan)Total 1×Total 2× UP
< 1 tahun1012
1 s.d. < 2 tahun2024
2 s.d. < 3 tahun3036
3 s.d. < 4 tahun42610
4 s.d. < 5 tahun52712
5 s.d. < 6 tahun62814
6 s.d. < 7 tahun731017
7 s.d. < 8 tahun831119
8 s.d. < 9 tahun931221
9 s.d. < 12 tahun941322
12 s.d. < 15 tahun951423
15 s.d. < 18 tahun961524
18 s.d. < 21 tahun971625
21 s.d. < 24 tahun981726
≥ 24 tahun9101928

Kolom "Total 2× UP" berlaku untuk pensiun, meninggal dunia, pekerja yang mengajukan PHK, dan merger yang pekerjanya tidak diterima pengusaha. Untuk sakit berkepanjangan, UPMK juga dikalikan 2, sehingga kolom UPMK perlu digandakan lagi. Untuk tutup permanen, kalikan kolom UPMK dengan 1,5.

Perhatikan bahwa uang pesangon berhenti naik di 9 bulan setelah masa kerja 8 tahun. Sesudahnya, yang terus bertambah hanya UPMK.

5. Hitung Uang Penggantian Hak

Uang penggantian hak sering terlupa karena tidak tercantum di tabel. Menurut Pasal 232 ayat (4), UPH meliputi:

  1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Hitung dengan upah sehari dikali sisa hari cuti.
  2. Ongkos pulang bagi pekerja dan keluarganya ke tempat ia diterima bekerja. Ini relevan bagi pekerja yang direkrut dari luar kota atau luar pulau.
  3. Hal lain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

UU 27/2026 tidak menetapkan pembagi upah sehari untuk sisa cuti. Praktik yang umum dipakai adalah upah sebulan ÷ 21 untuk sistem 5 hari kerja dan ÷ 25 untuk sistem 6 hari kerja, kecuali peraturan perusahaan Anda menetapkan cara lain.

Penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% yang dulu ada di UU 13/2003 sudah dihapus sejak UU Cipta Kerja dan tidak dikembalikan oleh UU 27/2026. Kalau masih ada hitungan pesangon yang menambahkan 15%, berarti hitungan itu memakai aturan sebelum 2021.

Uang penggantian hak dalam pesangon PHK meliputi sisa cuti tahunan yang belum gugur, ongkos pulang ke tempat pekerja diterima bekerja, dan hak lain dalam perjanjian kerja, sedangkan penggantian perumahan dan pengobatan 15 persen sudah dihapus UU Cipta Kerja
Iklan

6. Jumlahkan dan Kurangi Pajak Pesangon

Jumlahkan uang pesangon, UPMK, dan UPH untuk mendapat pesangon bruto. Angka inilah yang dikenai pajak sebelum diterima.

Pajak uang pesangon, atau PPh 21 pesangon, diatur dalam PP Nomor 68 Tahun 2009 dan PMK Nomor 16/PMK.03/2010. Aturan pajak ini tidak ikut berubah bersama UU 27/2026. Pengertian "uang pesangon" di dalamnya mencakup UPMK dan UPH, jadi ketiganya dijumlahkan dulu baru dikenai tarif. Tarif final ini terpisah dari PPh 21 atas gaji bulanan yang memakai TER, yang caranya ada di panduan cara menghitung PPh 21.

Tarif PPh 21 Pesangon (Final)

Lapisan pesangon brutoTarif
Sampai Rp50.000.0000%
Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp100.000.0005%
Di atas Rp100.000.000 s.d. Rp500.000.00015%
Di atas Rp500.000.00025%

Tarif pesangon ini berlapis seperti tangga. Pesangon Rp72.000.000 tidak dikenai 5% dari seluruhnya, melainkan 0% untuk Rp50.000.000 pertama dan 5% untuk Rp22.000.000 sisanya, sehingga pajaknya Rp1.100.000.

PPh pesangon bersifat final. Pemberi kerja memotongnya sebelum pembayaran dan menerbitkan bukti potong, sehingga pesangon tidak dihitung ulang di SPT Tahunan Anda, cukup dicantumkan sebagai penghasilan final di lampiran L-2 saat lapor SPT Tahunan. PTKP juga tidak dikurangkan.

Pajak pesangon atau PPh pesangon final berlapis: tarif PPh 21 pesangon 0 persen untuk Rp50 juta pertama, 5 persen sampai Rp100 juta, 15 persen sampai Rp500 juta, dan 25 persen di atasnya, dengan contoh pajak uang pesangon Rp72 juta sebesar Rp1,1 juta

Pesangon Dibayar Bertahap

Pesangon yang dibayar dalam beberapa kali tetap dianggap dibayar sekaligus bila seluruh pembayarannya rampung dalam 2 tahun kalender. Tarif finalnya dihitung dari jumlah keseluruhan.

Bagian yang dibayar pada tahun kalender ketiga dan seterusnya diperlakukan berbeda: dipotong dengan tarif umum Pasal 17 UU PPh dan tidak lagi final. Cicilan yang ditarik terlalu panjang karena itu tidak otomatis lebih hemat pajak, dan malah bisa lebih mahal bila tarif umum Anda di atas 5%.

Contoh Perhitungan Pesangon PHK Karyawan Tetap

Contoh perhitungan pesangon karyawan tetap berikut memakai satu karyawan dengan dua alasan PHK yang berbeda, supaya terlihat seberapa besar pengaruh pengali dalam perhitungan PHK karyawan tetap.

Data Dimas, karyawan tetap (PKWTT) dengan sistem 5 hari kerja:

  • Tanggal masuk: 1 Juli 2020. Tanggal PHK: 30 November 2026. Masa kerja 6 tahun 4 bulan.
  • Gaji pokok Rp6.000.000 dan tunjangan jabatan Rp1.000.000. Upah dasar Rp7.000.000.
  • Uang makan Rp30.000 per hari masuk (tidak dihitung).
  • Sisa cuti tahunan 6 hari. Direkrut di kota yang sama, jadi tidak ada ongkos pulang.

Contoh 1: Perusahaan Tutup karena Rugi 2 Tahun (1×)

KomponenPerhitunganJumlah
Uang pesangon1 × 7 bulan × Rp7.000.000Rp49.000.000
UPMK1 × 3 bulan × Rp7.000.000Rp21.000.000
UPH sisa cutiRp7.000.000 ÷ 21 × 6 hariRp2.000.000
Pesangon brutoRp72.000.000
PPh 21 final5% × (Rp72.000.000 − Rp50.000.000)Rp1.100.000
DiterimaRp70.900.000

Contoh 2: Perusahaan Tutup Permanen atas Keputusan Pemilik (UPMK 1,5×)

KomponenPerhitunganJumlah
Uang pesangon1 × 7 bulan × Rp7.000.000Rp49.000.000
UPMK1,5 × 3 bulan × Rp7.000.000Rp31.500.000
UPH sisa cutiRp7.000.000 ÷ 21 × 6 hariRp2.000.000
Pesangon brutoRp82.500.000
PPh 21 final5% × (Rp82.500.000 − Rp50.000.000)Rp1.625.000
DiterimaRp80.875.000

Kedua perusahaan sama-sama tutup, tetapi pemilik yang menutup usahanya tanpa alasan rugi membayar Rp10.500.000 lebih banyak. Bandingkan juga dengan aturan lama: di bawah PP 35/2021, tutup karena rugi hanya memberi 0,5 kali uang pesangon, sehingga Dimas akan menerima Rp47.500.000. Selisih Rp24.500.000 itulah dampak terbesar UU baru bagi pekerja.

Contoh hitungan pesangon PHK karyawan tetap: upah Rp7 juta dan masa kerja 6 tahun 4 bulan memberi uang pesangon PHK Rp49 juta dan total Rp72 juta bruto bila perusahaan tutup karena rugi, sedangkan perhitungan pesangon karyawan tetap yang sama bila perusahaan tutup permanen menjadi Rp82,5 juta karena UPMK 1,5 kali

Contoh 3: Pesangon Karyawan Meninggal Dunia

Hendra bekerja 10 tahun 2 bulan dengan upah dasar Rp5.000.000 dan sistem 6 hari kerja. Ia meninggal dunia dengan sisa cuti 5 hari. Pasal 249 UU 27/2026 memberikan uang kepada ahli warisnya:

  • Uang pesangon: 2 × 9 bulan × Rp5.000.000 = Rp90.000.000
  • UPMK: 4 bulan × Rp5.000.000 = Rp20.000.000
  • UPH sisa cuti: Rp5.000.000 ÷ 25 × 5 hari = Rp1.000.000
  • Total untuk ahli waris: Rp111.000.000 sebelum pajak

Pengali untuk meninggal dunia tidak berubah dari PP 35/2021, jadi hasil ini sama untuk aturan lama maupun baru. Ahli waris biasanya diminta melampirkan surat atau akta kematian, kartu keluarga, dan surat keterangan ahli waris dari kelurahan. Contoh formatnya ada di panduan surat keterangan.

Contoh 4: Pesangon Saat Perusahaan Pailit

Cara menghitung pesangon perusahaan pailit sama dengan Contoh 1, karena Pasal 240 memakai pengali 1 untuk uang pesangon dan UPMK. Untuk data Dimas hasilnya Rp72.000.000 bruto, naik dari Rp47.500.000 di bawah aturan lama. Masalahnya biasanya bukan rumus, melainkan apakah harta perusahaan cukup untuk membayar semua pihak.

Pasal 151 UU 27/2026 mengatur urutannya:

  1. Upah yang belum dibayar didahulukan sebelum semua kreditur, termasuk bank pemegang jaminan dan tagihan negara.
  2. Hak lainnya, yaitu uang pesangon, UPMK, dan UPH, didahulukan atas semua kreditur termasuk kreditur preferen, kecuali pemegang hak jaminan kebendaan seperti hak tanggungan atau fidusia.

Setelah putusan pailit, kurator mengumumkan batas waktu pengajuan tagihan. Ajukan hitungan pesangon Anda secara tertulis ke kurator sebelum batas itu, lampirkan perjanjian kerja dan slip gaji terakhir. Tagihan yang tidak diajukan tidak ikut dicocokkan dan berisiko tidak dibayar.

Apakah Resign Dapat Pesangon?

Tidak. Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri tidak berhak uang pesangon maupun UPMK. Jadi karyawan tetap resign apakah dapat pesangon? Tidak, berapa pun lama masa kerjanya.

Pasal 242 UU 27/2026 hanya memberikan dua hak:

  1. Uang penggantian hak: sisa cuti, ongkos pulang, dan hak lain dalam perjanjian kerja.
  2. Uang pisah yang besarnya diatur perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Bila perusahaan tidak mengaturnya, Pasal 233 ayat (2) menyebut uang pisah dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah. Bila aturan perusahaan sudah lebih baik, yang dipakai aturan perusahaan.

Istilah "pesangon resign" yang sering terdengar sebenarnya merujuk ke dua komponen ini, bukan uang pesangon resign dari tabel masa kerja. Dengan kata lain, hitungan pesangon resign atau pesangon mengundurkan diri hanya berisi UPH dan uang pisah. Untuk Dimas, artinya sisa cuti Rp2.000.000 ditambah uang pisah minimal Rp7.000.000.

Hak itu pun hanya berlaku bila pengunduran dirinya memenuhi tiga syarat Pasal 231 huruf i: diajukan tertulis paling lambat 30 hari sebelumnya, tidak sedang terikat ikatan dinas, dan tetap bekerja sampai tanggal berhenti. Cara menyusun suratnya ada di panduan surat pengunduran diri.

Ada satu jalan yang sering disangka resign padahal bukan, yaitu pekerja mengajukan PHK. Alasannya bisa karena pengusaha menganiaya, tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut, memerintahkan pekerjaan di luar perjanjian, atau memberi pekerjaan yang membahayakan tanpa tercantum di perjanjian kerja. Pasal 241 kini memberi 2 kali uang pesangon, 1 kali UPMK, dan UPH, naik dari 1 kali di PP 35/2021.

Risikonya juga perlu diketahui. Bila lembaga penyelesaian perselisihan menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan itu, hak Anda turun menjadi UPH dan uang pisah saja (Pasal 241 ayat 2). Karena itu simpan bukti tertulisnya sejak awal: slip gaji yang terlambat, pesan perintah kerja, atau laporan ke pihak berwajib.

Karyawan tetap resign apakah dapat pesangon? Pesangon resign hanya berupa uang penggantian hak dan uang pisah minimal 1 bulan upah, tanpa uang pesangon resign maupun UPMK, sedangkan pekerja yang mengajukan PHK karena upah telat 3 bulan atau dianiaya berhak 2 kali uang pesangon dan UPMK

Pesangon Karyawan Kontrak: Uang Kompensasi PKWT

Apakah karyawan kontrak dapat pesangon, atau dalam istilah HRD, apakah PKWT dapat pesangon? Karyawan PKWT tidak mendapat uang pesangon dari tabel masa kerja, berbeda dengan pesangon PKWTT atau karyawan tetap. Sebagai gantinya, Pasal 88 UU 27/2026 mewajibkan uang kompensasi setiap kali kontrak berakhir, sesuai masa kerja di perusahaan itu.

Rincian besarnya diserahkan ke peraturan pemerintah. Sampai PP baru terbit, rumus Pasal 16 PP 35/2021 tetap dipakai karena tidak bertentangan dengan UU baru (Pasal 310), dan berlaku bagi pekerja kontrak dengan masa kerja minimal 1 bulan terus-menerus:

Uang kompensasi = masa kerja (bulan) ÷ 12 × upah sebulan

Contoh dengan upah Rp4.800.000:

Keadaan kontrakPerhitunganKompensasi
Kontrak 12 bulan selesai12 ÷ 12 × Rp4.800.000Rp4.800.000
Kontrak 6 bulan selesai6 ÷ 12 × Rp4.800.000Rp2.400.000
Kontrak 18 bulan selesai18 ÷ 12 × Rp4.800.000Rp7.200.000
Kontrak 12 bulan diperpanjang 6 bulanRp4.800.000 di akhir kontrak pertama, Rp2.400.000 di akhir perpanjanganRp7.200.000

Kalau kontrak diputus sebelum waktunya, kompensasi tetap dihitung untuk masa yang sudah dijalani. Selain itu, Pasal 90 UU 27/2026 mewajibkan pihak yang mengakhiri kontrak lebih awal membayar ganti rugi sebesar upah sampai batas kontrak berakhir.

Contohnya, kontrak 8 bulan yang diputus perusahaan di akhir bulan ke-5. Pekerja berhak kompensasi 5 ÷ 12 × Rp4.800.000 = Rp2.000.000 ditambah ganti rugi 3 bulan upah Rp14.400.000. Aturan ganti rugi ini berlaku dua arah: pekerja kontrak yang berhenti sebelum kontraknya habis dapat diminta membayar ganti rugi kepada perusahaan.

Tiga aturan PKWT yang baru di UU 27/2026 juga memengaruhi hak Anda:

  • Batas waktu kontrak paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun, sehingga totalnya maksimal 4 tahun (Pasal 82). Rencana perpanjangan wajib diberitahukan tertulis paling lambat 7 hari sebelum kontrak habis.
  • Tanpa masa percobaan. PKWT yang mensyaratkan masa percobaan, syarat itu batal demi hukum dan masa kerjanya tetap dihitung (Pasal 86).
  • Berubah menjadi karyawan tetap bila kontrak tidak dibuat tertulis atau dipakai untuk pekerjaan yang bersifat tetap (Pasal 85 dan 87). Dalam keadaan itu, hak saat PHK mengikuti tabel pesangon, bukan uang kompensasi.
Apakah karyawan kontrak dapat pesangon: pesangon karyawan kontrak berupa uang kompensasi PKWT sebesar masa kerja dibagi 12 dikali upah, contoh kontrak 12 bulan Rp4,8 juta dan 6 bulan Rp2,4 juta, ditambah ganti rugi sisa kontrak bila diputus sebelum waktunya

Usaha Mikro dan Kecil

Besarnya uang pesangon, UPMK, UPH, dan uang pisah di usaha mikro dan usaha kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja (Pasal 250 UU 27/2026). Kewajiban membayarnya tetap ada; yang dilepas hanya tabelnya. Usaha mikro dan kecil juga dikecualikan dari kewajiban dana cadangan pesangon.

Pesangon Pensiun Karyawan Swasta

Pekerja yang di-PHK karena memasuki usia pensiun berhak atas 2 kali uang pesangon, 1 kali UPMK, dan UPH (Pasal 247 UU 27/2026). Ini naik dari 1,75 kali di PP 35/2021. Usia pensiunnya mengikuti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, karena UU tidak menetapkan angka.

Uang pesangon pensiun berhenti naik setelah masa kerja 8 tahun, yaitu 2 × 9 = 18 bulan upah. Sesudahnya yang bertambah hanya UPMK, sehingga tabel perhitungan pesangon pensiun menjadi seperti ini:

Masa kerja saat pensiunUang pesangon (2×)UPMKTotal bulan upahDulu (PP 35, 1,75×)
5 tahun1221412,5
10 tahun1842219,75
15 tahun1862421,75
20 tahun1872522,75
25 tahun atau lebih18102825,75

Cara menghitung pesangon pensiun sama dengan rumus umum, hanya pengali uang pesangonnya 2. Contoh perhitungan pesangon pensiun: Sri pensiun setelah bekerja 30 tahun dengan upah dasar Rp9.500.000 dan tidak punya sisa cuti.

KomponenPerhitunganJumlah
Uang pesangon2 × 9 bulan × Rp9.500.000Rp171.000.000
UPMK10 bulan × Rp9.500.000Rp95.000.000
Pesangon bruto28 bulan upahRp266.000.000
PPh 21 finalRp0 + Rp2.500.000 + 15% × Rp166.000.000Rp27.400.000
DiterimaRp238.600.000

Kapan pesangon pensiunan dibayarkan? UU 27/2026 tidak menetapkan tanggalnya. Umumnya dibayar pada hari terakhir bekerja atau sesuai jadwal di perjanjian bersama, jadi pastikan tanggal itu tertulis sebelum Anda menandatangani berkas pensiun.

Riwayat Aturan Pesangon Pensiun: UU 13/2003, Cipta Kerja, UU 27/2026

Banyak tabel lama masih beredar, dan masing-masing benar untuk zamannya:

AturanBerlaku untuk pensiunUang pesangonTambahan
UU 13/2003 Pasal 167 ayat (5)sampai Februari 20212×UPMK 1× + UPH + penggantian perumahan dan pengobatan 15%
PP 35/2021 Pasal 56Februari 2021 – 27 Oktober 20261,75×UPMK 1× + UPH
UU 27/2026 Pasal 247sejak 28 Oktober 20262×UPMK 1× + UPH

Untuk Sri, aturan sekarang menghasilkan 28 bulan upah, sama dengan aturan 2003 tetapi tanpa tambahan 15%, dan 2,25 bulan upah lebih banyak daripada aturan Cipta Kerja.

Program Pensiun dari Perusahaan Dapat Diperhitungkan

Pasal 248 UU 27/2026 membolehkan perusahaan yang mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun (misalnya DPLK) memperhitungkan iuran yang dibayar perusahaan sebagai bagian dari pesangon, UPMK, dan UPH. Kalau manfaat pensiun itu lebih kecil dari hak pesangonnya, perusahaan wajib membayar selisihnya.

Misalnya manfaat DPLK Sri dari iuran perusahaan Rp150.000.000. Perusahaan cukup menambah Rp266.000.000 − Rp150.000.000 = Rp116.000.000. Iuran yang Anda bayar sendiri dari potongan gaji tidak boleh ikut diperhitungkan, dan hak atas JHT tetap utuh (Pasal 248 ayat 5).

Jangan samakan dengan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Usia pensiun program itu 59 tahun sejak 2025 dan naik menjadi 60 tahun pada 2028, tetapi angka tersebut berlaku untuk manfaat BPJS, bukan otomatis untuk batas usia kerja di perusahaan Anda.

Perhitungan pesangon pensiun dan pesangon meninggal dunia menurut UU 27/2026: uang pesangon pensiun 2 kali ditambah UPMK sehingga masa kerja 30 tahun setara 28 bulan upah, sedangkan pesangon karyawan meninggal dunia juga 2 kali dan sakit berkepanjangan 2 kali uang pesangon serta 2 kali UPMK
Iklan

Beda UU 27/2026 dengan Pesangon UU Cipta Kerja (PP 35/2021)

DPR mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Presiden menandatanganinya dan undang-undang ini diundangkan pada 28 Oktober 2026 sebagai UU Nomor 27 Tahun 2026 (Lembaran Negara 2026 Nomor 179). Isinya 23 bab dan 313 pasal, dan ia dibuat untuk memenuhi Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan aturan ketenagakerjaan dipisahkan dari UU Cipta Kerja.

Menurut Pasal 313, undang-undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Sejumlah media mengutip adanya masa transisi satu tahun, tetapi naskah resminya tidak memuat masa transisi untuk pesangon; tenggat satu tahun di Pasal 312 adalah batas bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana. Sampai PP baru terbit, PP 35/2021 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru (Pasal 310), misalnya untuk rumus uang kompensasi PKWT dan surat pemberitahuan PHK.

Perbandingan untuk alasan PHK yang paling sering terjadi:

Alasan PHKPP 35/2021 (PHK s.d. 27 Okt 2026)UU 27/2026 (PHK sejak 28 Okt 2026)
Efisiensi karena rugi / untuk mencegah rugi0,5× / 1×tidak ada lagi sebagai alasan tersendiri
Perusahaan tutup karena rugi 2 tahun0,5×1×
Perusahaan tutup bukan karena rugi1×1× UP + 1,5× UPMK
Keadaan memaksa0,5× (tutup) / 0,75× (tidak tutup)1×
PKPU atau pailit0,5× (rugi) / 1×1×
Pengambilalihan, pekerja menolak syarat baru0,5×1×
Pekerja mengajukan PHK1×2×
Pelanggaran setelah SP30,5×1×
Pelanggaran bersifat mendesakUPH + uang pisahtidak ada lagi sebagai alasan tersendiri
Sakit berkepanjangan2× UP, 1× UPMK2× UP, 2× UPMK
Pensiun1,75×2×
Meninggal dunia2×2×

Perubahan lain yang menyangkut pesangon:

  • Dana cadangan pesangon (Pasal 253). Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan yang dikelola lembaga pemerintah, supaya hak PHK tetap terbayar ketika perusahaan tutup atau bangkrut. Usaha mikro dan kecil dikecualikan, dan rinciannya menunggu peraturan pemerintah.
  • Uang pisah minimal 1 bulan upah bila perusahaan tidak mengaturnya (Pasal 233).
  • PHK wajib didahului upaya pencegahan dan bipartit paling lama 30 hari kerja; PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap batal demi hukum (Pasal 228).

Tanggal yang dipakai adalah tanggal PHK berlaku, bukan tanggal surat pemberitahuan. Bila proses PHK Anda sudah dimulai sebelum 28 Oktober 2026 tetapi PHK-nya berlaku sesudahnya, tanyakan ke dinas ketenagakerjaan setempat sebelum menandatangani perjanjian bersama, karena naskah UU tidak memuat ketentuan peralihan khusus untuk keadaan ini.

Perhitungan pesangon UU Cipta Kerja dibanding peraturan pesangon PHK dan aturan PHK karyawan di UU Pelindungan Ketenagakerjaan 27/2026: pengali terendah naik dari 0,5 menjadi 1 kali, pensiun naik dari 1,75 menjadi 2 kali, ada dana cadangan pesangon, dan contoh perusahaan tutup karena rugi naik dari Rp47,5 juta menjadi Rp72 juta

Selain Pesangon: JHT dan JKP BPJS Ketenagakerjaan

Pesangon dibayar perusahaan. Di luar itu, pekerja yang berhenti bekerja masih punya dua hak dari BPJS Ketenagakerjaan:

ProgramSiapa yang berhakBesar manfaatKapan cair
Jaminan Hari Tua (JHT)Peserta yang di-PHK maupun resignSaldo iuran + hasil pengembanganSetelah masa tunggu 1 bulan sejak berhenti
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)Peserta yang di-PHK, bukan resign, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal60% upah, maksimal 6 bulan; upah dibatasi Rp5.000.000Diajukan setelah PHK, disertai bukti PHK

Dengan batas upah Rp5.000.000, uang tunai JKP paling banyak Rp3.000.000 per bulan atau Rp18.000.000 untuk 6 bulan, sesuai PP Nomor 6 Tahun 2025. Peserta JKP juga mendapat akses informasi pasar kerja dan pelatihan.

Ketiganya tidak saling mengurangi. Perusahaan tidak boleh memotong pesangon dengan alasan Anda sudah menerima JHT atau JKP. Langkah klaim keduanya, dari JMO untuk JHT sampai SIAPkerja untuk JKP, dibahas di panduan cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan.

Bila setelah berhenti Anda berdagang atau bekerja lepas, kepesertaan bisa dilanjutkan sebagai peserta mandiri dengan nomor KPJ yang sama. Caranya ada di bagian melanjutkan kepesertaan setelah resign.

Besar saldo JHT bergantung pada iuran 5,7% yang disetor selama Anda bekerja dan pada upah yang dilaporkan perusahaan. Cara mengecek dan memperkirakannya ada di artikel iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan kesehatan juga tidak langsung putus. Karyawan yang di-PHK tetap dijamin BPJS Kesehatan paling lama 6 bulan tanpa membayar iuran, dengan hak rawat inap kelas 3. Setelah itu Anda perlu beralih menjadi peserta mandiri (jalurnya dibahas di panduan cara daftar BPJS Kesehatan); tarif tiap kelasnya ada di artikel iuran BPJS Kesehatan. Pastikan statusnya masih tercatat aktif sebelum berobat lewat cara cek BPJS Kesehatan dengan NIK.

Kapan Pesangon Dibayar, dan Jika Tidak Dibayar

Tahapan PHK sebelum pesangon dibayar menurut UU 27/2026, ditambah aturan PP 35/2021 yang masih berlaku:

  1. Upaya pencegahan PHK oleh perusahaan, misalnya mengurangi lembur, mengurangi sif, atau menawarkan pensiun dini sukarela (Pasal 228 ayat 2).
  2. Surat pemberitahuan PHK diserahkan paling lama 14 hari kerja sebelum PHK, atau 7 hari kerja bila Anda masih dalam masa percobaan (Pasal 37 PP 35/2021). Bila menolak, buat surat penolakan beserta alasannya paling lama 7 hari kerja setelah surat diterima.
  3. Perundingan bipartit antara Anda dan perusahaan, paling lama 30 hari kerja (Pasal 228 ayat 4). Hasil yang disepakati dituangkan dalam perjanjian bersama yang memuat jumlah dan jadwal pembayaran.
  4. Mediasi di dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota bila bipartit gagal.
  5. Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial bila mediasi juga gagal.

Bipartit tidak diperlukan untuk empat keadaan: resign, kontrak PKWT berakhir, pensiun sesuai aturan perusahaan, dan meninggal dunia (Pasal 229). Selama perselisihan berjalan, Pasal 235 mewajibkan kedua pihak tetap menjalankan kewajibannya. Perusahaan yang menskors Anda tetap wajib membayar upah beserta hak lainnya sampai proses selesai.

Tidak ada pasal yang menetapkan berapa hari pesangon harus cair. Karena itu, tuliskan tanggal pembayaran yang pasti di perjanjian bersama. Perjanjian bersama yang didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial dapat dimintakan eksekusi bila tidak dilaksanakan. Panduan menyusun isi perjanjian yang jelas ada di artikel surat perjanjian.

Sengaja tidak membayar pesangon termasuk tindak pidana. Pasal 295 UU 27/2026 mengancamnya dengan penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200.000.000 menurut Pasal 79 KUHP. Bila pelakunya korporasi, dendanya Rp200.000.000 sampai Rp2.000.000.000 (kategori IV–VI). Ancaman minimum penjara 1 tahun dan denda Rp100.000.000 di aturan lama tidak ada lagi.

Kapan pesangon dibayar dan alur jika pesangon tidak dibayar: surat PHK 14 hari kerja, surat penolakan 7 hari kerja, bipartit 30 hari kerja, mediasi dinas ketenagakerjaan, lalu gugatan Pengadilan Hubungan Industrial, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda Rp200 juta

Cara Menghitung Pesangon di Excel

Bagian HRD yang menghitung pesangon banyak karyawan sekaligus dapat memakai rumus Excel berikut. Siapkan kolom A nama, B tanggal masuk, C tanggal PHK, D upah dasar, E pengali uang pesangon, dan F pengali UPMK.

KolomIsiRumus baris 2
GMasa kerja (tahun penuh)=DATEDIF(B2;C2;"y")
HBulan uang pesangon=MIN(G2+1;9)
IBulan UPMK=IF(G2<3;0;IF(G2>=24;10;INT(G2/3)+1))
JUP + UPMK (rupiah)=(E2*H2+F2*I2)*D2

Untuk Dimas, G2 menghasilkan 6, H2 menghasilkan 7, I2 menghasilkan 3, dan J2 dengan kedua pengali 1 menghasilkan Rp70.000.000. Ganti F2 menjadi 1,5 untuk tutup permanen, atau E2 menjadi 2 untuk pensiun. Tambahkan UPH di kolom terpisah, lalu jumlahkan seluruh baris seperti di panduan cara menjumlahkan di Excel.

Rumus H dan I meniru tabel Pasal 232. MIN(G2+1;9) menaikkan uang pesangon 1 bulan per tahun dan menahannya di 9 bulan, sedangkan INT(G2/3)+1 menaikkan UPMK setiap 3 tahun dengan pengecualian 10 bulan untuk masa kerja 24 tahun ke atas. Bila Excel Anda berformat Inggris, ganti titik koma (;) dengan koma (,).

Cara menghitung pesangon di Excel untuk perhitungan uang pesangon banyak karyawan: DATEDIF menghitung masa kerja, MIN G2 tambah 1 koma 9 menghasilkan bulan uang pesangon, rumus IF dan INT menghasilkan bulan UPMK, dan masa kerja 6 tahun menghasilkan Rp70 juta

Untuk pengecekan silang, cocokkan hasil kolom J dengan tabel gabungan di langkah 4: masa kerja 6 tahun dan pengali 1 harus menghasilkan 10 bulan upah. Untuk PHK yang berlaku sebelum 28 Oktober 2026, isi kolom E dengan pengali PP Nomor 35 Tahun 2021 (0,5; 0,75; 1; 1,75; atau 2) dan kolom F dengan 1.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Menghitung Pesangon

Selisih hitungan PHK antara pekerja dan HRD biasanya berasal dari hal berikut:

  • Masih memakai pengali 0,5 atau 1,75 dari PP 35/2021 untuk PHK yang berlaku sejak 28 Oktober 2026.
  • Pengali uang pesangon ikut dikenakan pada UPMK. Pengali 2 untuk pensiun hanya untuk uang pesangon. UPMK yang dikalikan hanya untuk tutup permanen (1,5×) dan sakit berkepanjangan (2×).
  • Masa kerja dibulatkan ke atas. 5 tahun 11 bulan tetap kelompok 5 tahun.
  • Upah dasar memakai take home pay. Uang makan harian, lembur, dan insentif ikut terhitung sehingga hasilnya terlalu besar.
  • Upah dasar hanya gaji pokok padahal ada tunjangan tetap. Hasilnya terlalu kecil.
  • UPH terlupa. Sisa cuti yang belum gugur adalah hak, bukan kebaikan perusahaan.
  • Uang pisah dianggap nol karena perusahaan tidak punya aturannya, padahal UU baru memberi batas minimal 1 bulan upah.
  • Masih menambah 15% penggantian perumahan dan pengobatan dari aturan 2003 yang sudah dihapus.
  • Pajak dihitung rata 5% dari seluruh pesangon, padahal Rp50.000.000 pertama bertarif 0%.

Kalau perselisihan menyangkut upah lembur yang belum dibayar, hitung ulang dengan rumus di panduan cara menghitung upah lembur. Bila PHK terjadi menjelang Lebaran, periksa juga hak THR Anda di panduan cara menghitung THR, karena karyawan tetap yang di-PHK dalam 30 hari sebelum hari raya tetap berhak THR.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Masa kerja 10 tahun dapat pesangon berapa?

Masa kerja 10 tahun mendapat 9 bulan upah uang pesangon dan 4 bulan upah UPMK. Dengan pengali 1, totalnya 13 bulan upah ditambah UPH. Untuk pensiun atau pekerja yang mengajukan PHK (2×), totalnya 22 bulan upah. Di bawah aturan lama dengan pengali 0,5, totalnya hanya 8,5 bulan upah.

Kerja 7 tahun dapat pesangon berapa?

Masa kerja 7 tahun termasuk kelompok 7 s.d. kurang dari 8 tahun: uang pesangon 8 bulan upah dan UPMK 3 bulan upah. Totalnya 11 bulan upah untuk pengali 1 atau 19 bulan upah untuk pengali 2, belum termasuk UPH.

Pesangon 1 PMTK itu berapa?

1 PMTK sama dengan 1 kali ketentuan tabel uang pesangon. Untuk masa kerja 4 tahun, 1 PMTK adalah 5 bulan upah; untuk masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah. 2 PMTK berarti dua kali angka tersebut.

Pensiun masa kerja 30 tahun dapat pesangon berapa?

Pensiun dengan masa kerja 30 tahun mendapat 2 × 9 = 18 bulan upah uang pesangon ditambah 10 bulan upah UPMK, sehingga totalnya 28 bulan upah ditambah UPH. Untuk upah Rp9.500.000, jumlahnya Rp266.000.000 sebelum pajak.

Apakah aturan pesangon UU 27/2026 sudah berlaku?

Sudah. UU Nomor 27 Tahun 2026 diundangkan dan berlaku pada 28 Oktober 2026. PHK yang berlaku sejak tanggal itu memakai pengali UU baru, sedangkan PHK sebelumnya tetap dihitung dengan PP 35/2021.

Apakah karyawan kontrak dapat pesangon?

Karyawan kontrak (PKWT) tidak mendapat uang pesangon dari tabel masa kerja, tetapi berhak uang kompensasi sebesar masa kerja ÷ 12 × upah sebulan setiap kali kontraknya berakhir. Bila kontrak diputus lebih awal, ada tambahan ganti rugi sebesar upah sampai kontrak seharusnya selesai.

Jika resign apakah dapat pesangon kalau sudah bekerja lebih dari 10 tahun?

Tidak. Masa kerja tidak mengubah hak pekerja yang resign: yang diterima tetap uang penggantian hak dan uang pisah, minimal 1 bulan upah bila perusahaan tidak mengaturnya. Uang pesangon dan UPMK hanya diberikan bila hubungan kerja berakhir karena PHK atau pensiun.

Apakah karyawan yang dipecat tetap dapat pesangon?

Tergantung alasannya. Pekerja yang di-PHK setelah SP1, SP2, dan SP3 kini berhak 1 kali uang pesangon, 1 kali UPMK, dan UPH. Pekerja yang mangkir 5 hari atau ditahan atas pidana yang merugikan perusahaan hanya berhak UPH dan uang pisah.

Berapa lama pesangon cair setelah PHK?

Tidak ada pasal yang menetapkan jumlah hari. Waktu pembayaran mengikuti perjanjian bersama antara pekerja dan perusahaan, jadi pastikan tanggal pembayarannya tertulis jelas. Bila lewat dari tanggal yang disepakati, perjanjian bersama yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial dapat dimohonkan eksekusi.

Apakah pesangon kena pajak?

Ya, pesangon dikenai PPh 21 final dengan tarif berlapis: 0% sampai Rp50.000.000, 5% sampai Rp100.000.000, 15% sampai Rp500.000.000, dan 25% di atasnya. Pesangon di bawah Rp50.000.000 tidak dipotong pajak sama sekali.

Apakah pesangon boleh dicicil?

Boleh, bila disepakati dalam perjanjian bersama. Dari sisi pajak, cicilan yang selesai dalam 2 tahun kalender tetap dikenai tarif final. Bagian yang dibayar mulai tahun kalender ketiga dipotong dengan tarif umum dan tidak final.

Apa bedanya pesangon dengan JHT?

Pesangon dibayar oleh perusahaan berdasarkan alasan PHK dan masa kerja. JHT adalah tabungan iuran Anda dan perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dicairkan setelah masa tunggu 1 bulan sejak berhenti bekerja, termasuk bila Anda resign. Keduanya diterima terpisah.

Penutup

Cara menghitung pesangon selalu dimulai dari alasan PHK dan tanggal berlakunya, karena keduanya menentukan pengali yang dipakai. Setelah itu tetapkan masa kerja tanpa pembulatan, upah dasar dari gaji pokok dan tunjangan tetap, lalu baca tabel dan tambahkan uang penggantian hak sebelum menghitung pajaknya.

Simpan salinan perjanjian kerja, slip gaji terakhir, dan surat PHK sebelum menandatangani perjanjian bersama. Dengan tiga dokumen itu, hitungan Anda dapat dicocokkan baris demi baris dengan hitungan perusahaan. Peraturan pemerintah pelaksana UU 27/2026 paling lambat terbit 28 Oktober 2027; bagian ini akan diperbarui bila PP baru mengubah rumus kompensasi PKWT atau dana cadangan pesangon.

Setelah hak PHK beres, minta juga paklaring untuk melamar ke tempat baru, lalu perbarui CV dan siapkan surat lamaran kerja selagi pengalaman terakhir masih segar di ingatan.

Iklan

Bagikan artikel

Suka tulisan ini? Sebarkan ke yang lain.

Artikel Terkait

Iklan